Tupoksi

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 76 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

 

BUPATI BANTUL

Menimbang :

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 34 ayat (3)     Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 16 Th 2007 tentang Pembentukan  Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

  1. UU No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999;
  3. UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;
  5. PP No 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 No 12,13,14, dan 15;
  1. Keputusan Menteri Kesehatan  No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah ;
  2. Perda No 13 tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
  3. Perda No 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
  2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
  3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
  4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
  5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
  1. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
  2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

(1)    Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas

(2)    UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

1. UPT Puskesmas Bantul I

2. UPT Puskesmas Bantul II

3. UPT Puskesmas Sewon I

4. UPT Puskesmas Sewon II

5. UPT Puskesmas Kasihan I

  1. UPT Puskesmas Kasihan II
  2. UPT Puskesmas Pajangan
  3. UPT Puskesmas Pandak I
  4. UPT Puskesmas Pandak II
  5. UPT Puskesmas Bambanglipuro
  6. UPT Puskesmas Pundong
  7. UPT Puskesmas Jetis I
  8. UPT Puskesmas Jetis II
  9. UPT Puskesmas Imogiri I
  10. UPT Puskesmas Imogiri II
  11. UPT Puskesmas Pleret
  12. UPT Puskesmas Banguntapan I
  13. UPT Puskesmas Banguntapan II
  14. UPT Puskesmas Banguntapan III
  15. UPT Puskesmas Dlingo I
  16. UPT Puskesmas Dlingo II
  17. UPT Puskesmas Kretek
  18. UPT Puskesmas Piyungan
  19. UPT Puskesmas Sedayu I
  20. UPT Puskesmas Sedayu II
  21. UPT Puskesmas Srandakan
  22. UPT Puskesmas Sanden

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1)   Susunan organisasi UPT, terdiri atas :

a. Kepala UPT ;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2)    Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3)  Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1)          UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang kesehatan

(2)          UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 5

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta rujukan

Pasal 6

UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dibidang kesehatan;
  2. Pelaksanaan ketatausahaan; dan
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)          Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)          Kelompok Jabatan Funsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3)          Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(4)          Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

(5)          Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
RINCIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas :

  1. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan;
  2. Menyiapkan bahan kerja;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPT;
  4. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  1. Melayani tata naskah dinas, humas, kearsipan, kepustakaan dan surat-menyurat;
  2. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan UPT;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan, pengelolaan data base dan pengembangan sistem informasi;
  4. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala UPT mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
  5. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
  6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
  2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
  3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya
  4. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atassan mengenai langkah-langhkah yang diambil sesuai bidangnya; dan
  5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

 

Pasal 11

Rincian kegiatan masing-masing personil dan pengelompokannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan

Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

(1)    Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2)    Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 16

(1)    Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu terhadap atasan.

(2)    Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3)    Laporan yang disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi UPT yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *