Tugas dan Fungsi

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS

—-edit—
Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian Kesehatan RI mempunyai kewenangan :

  • Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro
  • Penetapan pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/Kota di bidang Kesehatan
  • Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan
  • Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan
  • Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang kesehatan
  • Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama Negara di bidang kesehatan;
  • Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan
  • Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan
  • Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan
  • Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan
  • Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan
  • Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak
  • Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
  • Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan
  • Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan
  • Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan
  • Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi
  • Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan
  • Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa
  • Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer stock nasional)
  • Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
    • Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu
    • pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan

– See more at: http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/struktur-organisasi-kementerian-kesehatan-republik-indonesia.html#sthash.kFrxp5Gm.dpuf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *